Peraturan SVLK Terbaru 2014

Tanggal 19 Juni 2014 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Permenhut Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sebagai juklak dan juknis pelaksanaan Permenhut tersebut kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Sedangkan untuk ketentuan ekspornya, masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 81/M-DAG/PER/12/2013 yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dimana Permendag Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tersebut masih juga dipakai sebagai acuan karena Permendag Nomor : 81/M-DAG/PER/12/2013 hanya menjelaskan perubahannya saja.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan atas peraturan tersebut antara lain :

1. Semua pemegang ETPIK harus punya SVLK pada akhir Desember 2014

Pemegang ETPIK adalah industri yang melakukan ekspor produk kayu, termasuk industri kertas, kayu olahan dan furniture atau produk lain yang berbahan baku kayu. Permendag No.64 Pasal 15 menyebutkan mulai tanggal 1 Januari 2015 semua produk industri yang berbahan baku kayu (selain rotan dan kertas karton) mewajibkan ekspor dilengkapi dokumen v-legal sebagai syarat kepabeanan. Sedangkan untuk bisa mendapatkan dokumen v-legal maka industri tersebut harus mengantongi SVLK.

2. Semua Supplier yang memasok bahan baku ke industri bersertifikat SVLK, harus punya SVLK, atau menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) paling lambat 31 Desember 2014

Pasal 5 (1) Permenhut P.43 menjelaskan bahwa perusahaan yang telah mendapatkan SVLK atau sedang mengurus SVLK harus menggunakan bahan baku dari supplier yang telah mendapatkan SVLK atau yang mengeluarkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) paling lambat 31 Desember 2014.

Supplier yang harus punya SVLK diantaranya :

  • Industri Primer (pedagang kayu yang punya penggergajian), yaitu pemegang IUIPHHK yang memasok kayu ke industri ber-SVLK
  • Industri Lanjutan (mengolah kayu gergajian menjadi produk kayu olahan / produk jadi) yaitu pemegang IUI dan TDI yang memasok produk setengah jadi ke industri lain yang ber-SVLK

Supplier yang tidak harus punya SVLK, tetapi harus menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sesuai pasal 5 (2) Permenhut P.43 :

  • Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yaitu pedagang kayu yang mengantongi ijin, yang memasok ke industri ber-SVLK
  • Pemilik Hutan Hak (hutan rakyat) yang kayunya dibeli oleh TPT (pedagang kayu), IUIPHHK (penggergajian) atau Industri ber-SVLK
  • Industri Rumah Tangga/Pengrajin yang produknya dibeli oleh industri / pedagang ekspor ber-SVLK
  • Importir kayu yang memasok ke industri ber-SVLK

3. Apa yang harus dilakukan ????

a. Bagi industri yang sudah mengantongi VLK :
1) Mencari supplier yang telah bersertifikat VLK atau
2) Membina supplier untuk bisa menerbitkan DKP
3) Mulai 1 Januari 2015 menggunakan supplier yang ber-SVLK atau ber-DKP

b. Bagi industri yang sedang mengurus VLK :
1) Jika audit dilakukan setelah 31 Desember 2014, maka supplier harus ber-SVLK atau ber-DKP
2) Sebaiknya mencari supplier yang telah bersertifikat VLK atau
3) Membina supplier untuk bisa menerbitkan DKP
4) Mulai 1 Januari 2015 menggunakan supplier yang ber-SVLK atau ber-DKP

c. Bagi Industri Lanjutan Pemegang ETPIK / Eksportir : sebaiknya segera mengurus SVLK sebelum 31 Desember 2014

d. Bagi Pemilik Hutan Hak (hutan rakyat) :
1) Jika memungkinkan segera urus VLK atau
2) Cari informasi bagaimana cara menerbitkan DKP
3) 1 Januari 2015 sebaiknya sudah bisa menerbitkan DKP

e. Bagi Pedagang Kayu (bukan penggergajian) :
1) Urus ijin sebagai Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) di Dinas Kehutanan setempat
2) Jika memungkinkan segera urus VLK secara berkelompok sebelum 31 Desember 2014 atau
3) Cari informasi bagaimana cara menerbitkan DKP
4) Jika TPT belum punya VLK, sebaiknya hanya membeli :

  • Kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat yang memiliki S-LK atau DKP
  • Kayu olahan (bukan kayu bulat) dari industri yang ber-SVLK

Kayu dari hutan negara / perhutani tidak bisa dikeluarkan DKP
5) 1 Januari 2015 sebaiknya sudah punya VLK atau bisa menerbitkan DKP

f. Bagi Industri Primer (pedagang kayu yang punya penggergajian) :
1) Sebaiknya segera urus SVLK sebelum 31 Desember 2014
2) Jika kayunya beli dari Perhutani, maka harus ada fotocopy sertifikat SVLK dari Perhutani
3) Jika kayunya beli dari hutan rakyat atau TPT, maka harus ada DKP dari penjualnya.

g. Bagi Industri Rumah Tangga / Pengrajin :
1) Jika memungkinkan segera urus SVLK secara berkelompok sebelum 31 Desember 2014 atau
2) Cari Informasi bagaimana cara menerbitkan DKP
3) Jika kayunya beli dari perusahaan ber-SVLK, maka harus ada fotocopy sertifikat SVLK
4) Jika kayunya beli dari hutan rakyat atau TPT, maka harus ada DKP dari penjualnya.
5) 1 Januari 2015 sebaiknya sudah punya VLK atau bisa menerbitkan DKP

h. Bagi Importir Kayu : cari informasi bagaimana cara menerbitkan DKP

Informasi terkait Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Petunjuk, langkah-langkah mengurus SVLK dan contoh dokumen SVLK

Download
Permendag Nomor : 81/M-DAG/PER/12/2013
Permendag Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012
Permenhut Nomor : P.43/Menhut-II/2014
Perdirjen BUK Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014

Informasi lebih lanjut hub :

KIRMANTO

Kendal – Jawa Tengah

HP : 085 226 325 170 (Telkomsel)

085 740 349 242 (Indosat)

email : kirmanto@gmail.com

Pin BB : 7DC23DC5

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: