Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan bahan baku / produk yang dipasok. Deklarasi tersebut dituangkan dalam formulir khusus dengan format baku dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak yang merupakan peraturan terbaru dalam pengurusan PHPL dan VLK. Salah satu hal yang perlu dicermati bagi industri yang telah mengantongi Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) ataupun industri yang belum mendapatkan S-LK adalah bahwa pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen WAJIB MENGGUNAKAN BAHAN BAKU dan/atau produk YANG TELAH MEMILIKI S-PHPL atau S-LK ATAU DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK selambat-lambatnya 31 Desember 2014. Ini berarti bahwa pada Januari 2015 semua pemegang S-LK harus menggunakan supplier yang sudah bersertifikat S-LK atau yang bisa mengeluarkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Sedangkan supplier/pemasok mau tidak mau harus juga memiliki S-LK atau DKP jika usahanya ingin tetap berkembang.
Hanya ada 4 supplier yang diperbolehkan mengeluarkan DKP yaitu Tempat Penampungan Terdaftar, industri rumah tangga / pengrajin, pemilik hutan hak dan importir kayu. Agar bisa dikeluarkan DKP, sumber bahan bakunya harus berasal dari hutan hak / hutan rakyat atau kayu olahan / gergajian dari IUIPHHK yang bersertifikat VLK atau ber-DKP. Selain keempat supplier tersebut berarti harus mengantongi sertifikat VLK.

Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT atau industri rumah tangga / pengrajin yang menggunakan kayu ber-DKP wajib memastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP yang memasoknya dan diwajibkan mempunyai prosedur pengecekan DKP yang sistematis. Hasil pengecekan DKP dituangkan dalam formulir khusus dengan format baku dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan.
Pemegang S-LK harus membina rantai pemasoknya agar legalitas asal usul bahan bakunya terjaga dan memenuhi persyaratan.

KEADAAN DILAPANGAN

Untuk dapat melaksanakan peraturan baru tersebut, praktis hanya tersisa waktu yang sedikit. Padahal masih banyak yang perlu dibenahi. Beberapa hal yang ditemui dilapangan :
1. Pemilik hutan hak menganggap enteng dokumen kayu yang mereka jual. Misalnya bukti kepemilikan hak atas tanah atau surat keterangan yang sah, sebagai persyaratan lampiran DKP
2. Pedagang kayu yang sering memasok kayu ke pengrajin enggan untuk mengurus ijin sebagai TPT, masih jarang pedagang kayu yang memiliki ijin TPT
3. Industri kecil / pengrajin enggan untuk menyimpan nota-nota pembelian dan pengiriman, apalagi untuk menerbitkan DKP dengan persyaratan administrasi yang ada, mereka akan kesulitan.
Hal itulah yang menjadi kewajiban dari industri pemegang sertifikat SVLK untuk membina pemasoknya / rantai pasoknya, tidak hanya satu tahap kebelakang, tetapi beberapa tahap agar rantai supply tetap terjaga kesesuaian dan persyaratannya.

 

Informasi lebih lanjut hubungi :

KIRMANTO

Kendal – Jawa Tengah

HP : 085 226 325 170 (Telkomsel)

085 740 349 242 (Indosat)

email : kirmanto@gmail.com

Pin BB : 7DC23DC5

1 Comment »

  1. 1
    hasim Says:

    Kalau beberapa step kebelakang. Apa ngak jadi bertentangan dg prinsip terbaru. Agar svlk mudah dilaksanakan oleh ikm sampau rt.

    Trus formnya bisa diunduh dimana

    Hasim


RSS Feed for this entry

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s